
Segera setelah Israel menaklukkan Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur pada perang Juni 1967, pemerintah Israel mulai membangun permukiman di wilayah tersebut. Awalnya berjumlah sedikit, permukiman itu dengan cepat semakin meluas di wilayah Palestina yang diduduki.
Hari ini, sekitar 620 ribu pemukim Israel tinggal di lebih dari 200 permukiman, atau sekitar 11 persen dari total populasi Yahudi di tanah Palestina. Dilansir dari laman Alaraby, Kamis (28/11), dijelaskan mengenai sejarah dari penjajahan Israel ke Palestina yang masih berlangsung sampai saat ini.
Pemindahan penduduk ke dalam wilayah yang diduduki adalah jelas bentuk pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional dan Konvensi Jenewa Keempat. Seluruh permukiman Israel di wilayah Palestina ditetapkan ilegal di bawah hukum internasional.
Dampak dari pembangunan permukiman tersebut meluas. Penutupan jalan, pos pemeriksaan, dan desain pembangunan infrastruktur lainnya untuk melindungi pemukim, seperti pemisahan jalan, dan sangat membatasi pergerakan warga Palestina.
Sementara itu, perampasan sumber daya tanah dan air untuk permukiman tersebut menyebabkan petani kehilangan sumber mata pencaharian, dan membatasi pengembangan perkotaan bagi kota-kota di Palestina.
Kekerasan oleh para pemukim, banyak dari mereka bersenjata, melawan penduduk sipil Palestina juga hal rutin setiap harinya, dengan aksi pembakaran lahan pertanian dan pelemparan batu ke mobil.
Lahirnya Gerakan Pemukim Israel

Beberapa bulan setelah perang Juni 1967, permukiman Israel pertama, Kfar Etzion, dibangun di Tepi Barat. Permukiman awalnya dibangun di wilayah strategis utama atas dalih militer tapi berpenduduk jarang.
Orang-orang Yahudi yang dulu menduduki permukiman itu meyakini Tanah Israel sebagai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka, sebagai pembenar misi mereka untuk menjajah Palestina. Pada 1968, penghasut sayap kanan Israel, Rabbi Moshe Levinger menyelundup ke Hebron dengan para pengikutnya dari Gerakan Tanah Israel untuk merayakan Paskah dan menolak untuk kembali dari sana.
Dipindahkan oleh pasukan Israel ke dekat pangkalan militer, pemerintah akhirnya mengizinkan pembangunan permukiman Kiryat Arba di pinggiran kota Hebron – menggambarkan gelombang pertama pemukin ideologis di Tepi Barat.
Di tahun yang sama, Dewan Keamanan PBB mengumpulkan 13 suara dan 2 abstain untuk mengadopsi Resolusi 252 “menegaskan kembali bahwa pencaplokan wilayah oleh penaklukan militer tidak dapat diterima”.
Selama periode yang sama, gerakan Gush Emunim mulai dikenal setelah perang Arab-Israel tahun 1973, mengorganisir unjuk rasa, pawai dan aksi mendukung pembangunan permukiman. Gerakan ini memenangkan pencapaian penting pada 1975 ketika pemerintah mengizinkan Eilon Moreh dibangun dekat Nablus.
Tahun 1977, Perdana Menteri Yitzhak Rabin menyetujui pembangunan permukiman Maale Adumim, yang akhirnya menjadi pusat industri utama dengan lebih dari 30.000 orang.
Permukiman itu, yang menjadi kota pada 1991, merupakan bagian dari kebijakan utama Israel untuk memisahkan Yerusalem dari Tepi Barat, dan mencegah kota yang diperebutkan itu terpecah. Pada 1978, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Jimmy Carter menganggap bahwa permukiman Israel “tidak konsisten dengan hukum internasional”.
Beberapa bulan setelah perang Juni 1967, permukiman Israel pertama, Kfar Etzion, dibangun di Tepi Barat. Permukiman awalnya dibangun di wilayah strategis utama atas dalih militer tapi berpenduduk jarang.
Orang-orang Yahudi yang dulu menduduki permukiman itu meyakini Tanah Israel sebagai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka, sebagai pembenar misi mereka untuk menjajah Palestina. Pada 1968, penghasut sayap kanan Israel, Rabbi Moshe Levinger menyelundup ke Hebron dengan para pengikutnya dari Gerakan Tanah Israel untuk merayakan Paskah dan menolak untuk kembali dari sana.
Dipindahkan oleh pasukan Israel ke dekat pangkalan militer, pemerintah akhirnya mengizinkan pembangunan permukiman Kiryat Arba di pinggiran kota Hebron – menggambarkan gelombang pertama pemukin ideologis di Tepi Barat.
Di tahun yang sama, Dewan Keamanan PBB mengumpulkan 13 suara dan 2 abstain untuk mengadopsi Resolusi 252 “menegaskan kembali bahwa pencaplokan wilayah oleh penaklukan militer tidak dapat diterima”.
Selama periode yang sama, gerakan Gush Emunim mulai dikenal setelah perang Arab-Israel tahun 1973, mengorganisir unjuk rasa, pawai dan aksi mendukung pembangunan permukiman. Gerakan ini memenangkan pencapaian penting pada 1975 ketika pemerintah mengizinkan Eilon Moreh dibangun dekat Nablus.
Tahun 1977, Perdana Menteri Yitzhak Rabin menyetujui pembangunan permukiman Maale Adumim, yang akhirnya menjadi pusat industri utama dengan lebih dari 30.000 orang.
Permukiman itu, yang menjadi kota pada 1991, merupakan bagian dari kebijakan utama Israel untuk memisahkan Yerusalem dari Tepi Barat, dan mencegah kota yang diperebutkan itu terpecah. Pada 1978, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Jimmy Carter menganggap bahwa permukiman Israel “tidak konsisten dengan hukum internasional”.













